Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang bertindak sebagai pimpinan serta penanggung jawab tertinggi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung bertindak sebagai pengendali pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan tugasnya dalam ranah penuntutan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 11 […]
Untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit (“Permohonan Pailit”) atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) harus dibuktikan secara sederhana mengenai keadaan debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta juga harus membuktikan bahwa debitor mempunyai kreditor lain meskipun dalam tatanan praktik hal tersebut tidaklah mudah. Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal […]
Pasca berjalannya Pemilu 2024, situasi pesta demokrasi Indonesia semakin ramai dengan berbagai desakan dari beberapa pihak, salah satunya yakni hak angket terhadap Presiden yang erat dikaitkan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Namun demikian menjadi pertanyaan menarik apa itu hak angket? serta apa saja syarat-syarat untuk mengajukan hak angket melalui Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) ?Pengertian […]
Sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 171 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”), Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian yang telah di homologasi dengan berbagai alasan, salah satunya yakni Kreditor dimaksud tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perdamaian. Namun demikian, […]
Pertanyaan: Sy beli rumah di salah satu perusahaan developer, metode bayarnya cicilan developer. Nah sy udah bayar 40% (empat puluh persen) dari total harga jual. Tapi sy ga mampu lanjutin bayar angsuran soalnya lagi kondisi kesulitan ekonomi, akhirny developer batalin cicilan rumah sy dan katanya uang yang sy udah bayar gabisa dibalikin. Kalo scr hukum […]
Dalam sejarah Pemilu di Indonesia, isu yang sering menjadi permasalahan ialah berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dimana dampaknya akan berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu, dalam hal ini ialah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 – 2029. Adapun lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili […]
Sebagaimana kita ketahui, terdapat 4 jenis masalah dalam Pemilihan Umum (”Pemilu”), yakni berkaitan dengan pelanggaran, sengketa proses, perselisihan hasil pemilu dan tindak pidana pemilu sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel jenis-jenis sengketa dalam Pemilu. Adapun untuk permasalahan tersebut terdapat lembaga yang masing-masing yang mempunyai kewenangan absolut untuk mengadilinya. Lembaga dimaksud adalah sebagai berikut:Badan Pengawas PemiluSesuai Pasal […]
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) , pada intinya sengketa Pemilihan Umum (“Pemilu”) terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yakni: Pelanggaran; Sengketa proses; Perselisihan hasil pemilu; dan Tindak pidana pemilu. Pelanggaran Pemilu Diatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf […]
Awal tahun 2024, publik digemparkan dengan kabar bahwa Toyota terseret berbagai skandal yang berkaitan dengan kualitas produksi berbagai lini produknya, mulai dari isu keselamatan, hingga isu sertifikasi. Skandal yang menerpa Raja produsen otomotif dari Jepang tersebut terjadi pada produk di seluruh dunia. Walaupun diketahui bahwa pendiri Toyota telah meminta maaf kepada para konsumennya, namun demikian […]
Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), terdapat pembahasan rencana perdamaian yang salah satunya berisi skema pembayaran kepada para Kreditor oleh Debitor dimana skema pembayaran tersebut berdasar nilai yang disepakati pada saat pengajuan tagihan kepada tim pengurus. Adapun nantinya rencana perdamaian tersebut akan disahkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara atas persetujuan lebih dari ½ (satu […]