Menu

Artikel Hukum

gelar perkara

Gelar Perkara Biasa Dan Gelar Perkara Khusus, Apa Bedanya?

0

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”), singkatnya gelar perkara yakni penyampaian mengenai proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan kepada peserta yang hadir dan dilanjutkan dengan diskusi (tanggapan/masukan/koreksi) untuk tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidikan.Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) […]

Perusahaan dalam pailit

Tafsir “Demi Hukum” Dari PKWT Menjadi PKWTT Tidak Serta Merta Beralih Begitu Saja, Simak Ulasan Berikut Ini !

0

Sebagaimana telah dijelaskan pada artikel Apakah Perjanjian Kerja Kontrak/PKWT Harus Dicatatkan pada Disnaker?, apabila PKWT tidak dicatatkan maka demi hukum akan beralih menjadi PKWTT, namun hal ini tidak terjadi begitu saja.Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XVI/2018, frasa “demi hukum” ditafsirkan sebagai berikut:Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan […]

PKWT

Apakah Perjanjian Kerja Kontrak Wajib Didaftarkan Pada Disnaker ?

0

Perjanjian kerja kontrak atau dalam istilah hukum disebut sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian dimana seseorang bekerja dengan masa kerja atau ada jangka waktu bekerjanya. Sesuai ketentuan penjelasan Angka 15 Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi […]

Direksi pertanggungjawaban pidana

Apakah Corporate Guarantee Membutuhkan Persetujuan RUPS?

0

Secara sederhana, corporate guarantee adalah jaminan yang diberikan oleh sebuah perusahaan guna melakukan pelunasan atas utangnya kepada Debitor sehingga jika perusahaan lalai dalam melaksanakan pembayaran utangnya, maka jaminan perusahaan dapat di eksekusi oleh Debitor. Biasanya jaminan disini dalam bentuk kekayaan perusahaan seperti aset bergerak atau tidak bergerak, dan/atau aset tidak berwujud.Selanjutnya, dalam hal jaminan yang […]

Web

Perbedaan Surat Undangan Klarifikasi Dan Surat Panggilan ! Jangan Panik !

0

Undangan Klarifikasi Secara aturan hukum, surat undangan klarifikasi belum diatur secara jelas, namun dalam praktik hampir sering dijumpai dan kerap kali digunakan oleh lembaga terkait. Undangan klarifikasi sejenis ini biasanya dibuat karena adanya laporan, temuan atau aduan tentang adanya suatu dugaan tindak pidana. Lalu menjadi pertanyaan, apakah sifatnya wajib untuk menghadiri? jawabannya adalah tidak wajib, […]

Kepailitan dan PKPU

Apakah proses PKPU Menjadi Gugur Apabila Debitor Membayarkan Utangnya Kepada Kreditor Setelah Permohonan PKPU Di Sidangkan?

0

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”), intinya syarat dikabulkannya Permohonan Pailit/PKPU ialah terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa terdapat 2 (dua) kreditor atau lebih dan mempunyai utang yang telah […]

Perjanjian Tidak Tertulis-min

Putusan MK : Dosen PNS Kini Bisa Menjadi Advokat

0

Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan No. 150/PUU-XXII/2024 tertanggal 3 Januari 2025 telah menguji ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai advokat sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun syarat nya sebagai berikut:Telah lulus ujian kompetensi advokat;Telah mengabdi sebagai pengajar min. […]

Direksi pertanggungjawaban pidana

Apakah Direksi Yang Telah Memperoleh Acquit Et De Charge Lepas Dari Pertanggungjawaban Pidana ?

0

Acquit et de charge adalah pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban Direksi dari seluruh tanggung jawab yang mungkin akan timbuk dikemudian hari atas perbuatan yang telah Direksi lakukan. Acquit et de charge diberikan oleh Direksi setelah laporan tahunan memenuhi ketentuan dan disahkan, barulah Direksi memperoleh pelunasan dan pelepasan tanggung jawab. lalu menjadi pertanyaan, apakah setelah Direksi mendapatkan acquit […]

Harta Waris

Bagaimana Langkah Hukum Apabila Salah Satu Ahli Waris Tidak Mau Membagi Harta Waris?

0

Pertanyaan: Orang tua saya sudah meninggal dan ada harta berupa rumah dan tanah, ahli warisnya ada 5 bersaudara. Salah satu ahli waris menolak untuk menandatangani pembagian harta warisan karena menurutnya salah satu ahli waris ini tidak berhak atas harta waris, kami beragama islam, bagaimana solusinya? Jawaban: Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan Saudara. Untuk masalah itu, […]

Web

IMB Yang Sudah Diterbitkan Sebelum UU Cipta Kerja Apakah Masih Berlaku?

0

Tentang Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan Dan Persetujuan Bangunan Gedung Izin Mendirikan Bangunan atau bisa juga disebut sebagai IMB, yakni dokumen yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendirikan sebuah bangunan, hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Selanjutnya, Persetujuan Bangunan Gedung atau bisa disebut sebagai PBG, ialah sistem […]

Load More