Pesta Demokrasi di Indonesia semakin hangat menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2024 dimana agenda-agenda kampanye dilaksanakan dalam skala yang massif untuk merebut suara masyarakat. Namun demikian, terdapat isu di masyarakat yang sedang hangat, yakni Menteri dan kepala daerah yang melaksanakan kampanye. Atas hal tersebut, timbul pertanyaan hukum apakah boleh Menteri dan Kepala Daerah melaksanakan kampanye? Merujuk […]
Sebagaimana kita ketahui, Permohonan Pernyataan Pailit (“Permohonan Pailit”) dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Permohonan PKPU”) adalah dua instrumen berbeda yang dapat digunakan oleh Kreditor dalam menagih piutang-piutangnya kepada Debitor. Dalam hal ini, bagaimana jika Permohonan Pailit sedang dalam proses pemeriksaan kemudian terdapat pengajuan Permohonan PKPU atas perkara yang sama, apakah keduanya dapat diperiksa dan […]
Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu cukup lama, dimulai dari perundingan bipartit, tripartit, sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht. Dalam praktiknya, perusahaan juga kerap kali melakukan skorsing terhadap pekerjanya yang sedang dalam proses perselisihan. Lantas demikian, menjadi pertanyaan hukum apakah selama proses perselisihan tersebut, pengusaha […]
Sengketa hubungan industrial tidak hanya terjadi di terhadap pekerja atau buruh di kalangan perusahaan swasta, tetapi juga terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”). Adapun yang menjadi objek sengketa atas perselisihan yang terjadi adalah keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) yang isinya pemberhentian PNS atau Pemutusan Hubungan Kerja (”PHK”). Menjadi pertanyaan, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap PNS […]
Pertama-tama, perlu kita pahami bersama kalau wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Secara sederhana, salah satu langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Namun pada praktiknya, jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya tidak serta merta dapat langsung mengajukan gugatan wanprestasi, melainkan harus […]
Beberapa waktu belakangan, terdapat isu hukum yang menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia, yaitu dengan dikabulkannya pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perihal batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan permohonan pengujian tersebut sebagian dan menyatakan bahwa calon Presiden atau calon Wakil […]
Dalam proses persidangan, para pihak biasanya menghadirkan alat bukti untuk mendukung dalil-dalilnya, salah satunya adalah menghadirkan saksi dalam proses sidang pembuktian. Namun demikian, pada saat dihadirkan dalam persidangan, apakah terdapat konsekuensi hukum jika saksi tersebut memberikan keterangan palsu?Hukum acara pidana telah mengatur definisi saksi. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang – Undang Hukum […]
Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan perusahaan. Hal ini sebagaimana ketentuan hukum Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) termasuk juga dalam hal penandatanganan kontrak bisnis dengan perusahaan lain. Namun, bagaimanakah jika direksi berhalangan hadir dan tidak dapat menandatangani kontrak bisnis tersebut, apakah direksi […]
Dalam perkara pidana, pastinya kita sudah sering mendengar istilah alat bukti dan barang bukti yang digunakan secara bergantian. Akan tetapi, meskipun kedua istilah tersebut terdengar mirip, secara hukum keduanya memiliki pengertian yang berbeda.Alat bukti dalam perkara pidana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu […]
Dugaan adanya tindak pidana sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menemukan adanya dugaan tindak pidana, tentunya yang seringkali terjadi adalah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak berwenang yang dalam hal ini salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia domisili masing-masing laporan dugaan tindak pidana diajukan (“Pihak Berwenang”).Namun demikian, tidak sedikit dijumpai terkhusus di […]