Menu

Artikel Hukum

Komsiaris

Apakah Komisaris Dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Jika Perusahaan Rugi?

0

Dewan Komisaris atau Komisaris (“Komisaris”) mempunyai peran penting dalam menjalankan roda perusahaan. Jika melihat ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Komisaris mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan kebijakan perusahaan, pengawasan jalannya perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Lantas apakah Komisaris dapat dituntut kalau perusahaan merugi? dan […]

Perjanjian Dibawah Tekanan

Terpaksa Membuat Perjanjian Karena Dibawah Tekanan? Simak Ulasan Berikut Ini!

0

Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat sah nya perjanjian itu merujuk pada ketentuan hukum Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dimana terdapat 4 (empat) syarat, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Lalu bagaimana kalau membuat perjanjian dibawah tekanan atau diancam sehingga salah satu pihak terpaksa menandatangani perjanjian yang dia sebenarnya tidak mau?Menjawab […]

Foto konten

Permintaan Data Nasabah Untuk Kepentingan Peradilan Pidana Harus Izin Bank Indonesia Atau Otoritas Jasa Keuangan?

0

Dalam perkara pidana seperti korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang, biasanya terorganisir dan sulit untuk menelusuri aliran dananya (dalam ilmu hukum lebih dikenal sebagai kejahatan white collar crime), tak terkecuali biasanya uang tersebut mengalir ke Bank. Penegak hukum tentunya membutuhkan akses data nasabah untuk menelusuri perputaran uang dimaksud dan tentunya akan membutuhkan izin dari institusi […]

Kurator

Apakah Kurator Boleh Menangani Lebih Dari 3 (Tiga) Perkara Kepailitan?

0

Merujuk Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”), Kurator diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta Debitor Pailit yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam hal ini, Kurator dan Hakim Pengawas itu sendiri diangkat setelah Pengadilan Niaga […]

OJK Berwenang Penuh Untuk Memohonkan Pailit Atau PKPU Terhadap Pelaku Industri Keuangan

OJK Berwenang Penuh Untuk Memohonkan Pailit Atau PKPU Terhadap Pelaku Industri Keuangan!

0

Pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”) memberikan kewenangan yang luas bagi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Selain daripada kewenangan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan keuangan, kewenangan OJK selanjutnya ialah sebagai satu-satunya Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap Lembaga Jasa […]

Mau Bangun Usaha, Pahami Dulu Perbedaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Mau Bangun Usaha? Pahami Dulu Perbedaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah!

0

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“PP No. 7/2021”) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja yang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai kriteria jenis usaha seperti […]

Harian Disway: Djono W. Oesman

Viral: Debt Collector Bentak Polisi Saat Penarikan Unit, Begini Aturan Hukumnya!

0

Baru-baru ini viral aksi debt collector membentak seorang anggota kepolisian saat menyita paksa mobil selebgram milik Clara Shinta. Banyak pihak menilai aksi debt collector tersebut tidak tepat dan cenderung ke arah tindakan premanisme, bahkan debt collector tersebut juga membentak Polisi yang hendak melakukan mediasi. Adanya hal tersebut, timbul pertanyaan apa yang tidak boleh dilakukan saat […]

Tok! Pemerintah Dan DPR Sahkan UU PPSK, Pegawai Tertentu OJK Bisa Jadi Penyidik

Tok! Pemerintah Dan DPR Sahkan UU PPSK, Pegawai Tertentu OJK Bisa Jadi Penyidik!

0

Disahkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”) yang memberikan perluasan kewenangan terhadap lembaga Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam melakukan penyidikan tentu membawa angin segar terhadap dinamika penegakkan hukum di bidang jasa keuangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan […]

Terjadi Perbedaan Antara The Living Law Dan State Law, Mana Lebih Kuat

Terjadi Perbedaan Antara The Living Law Dan State Law, Mana Lebih Kuat?

0

Beberapa waktu yang lalu, kami menerima pesan melalui Instagram. Dari pertanyaan tersebut pada intinya menyampaikan bagaimana kalau terjadi konflik atau perbedaan antara the living law dan state law, terutama bagi hakim yang sedang menangani sebuah kasus, apakah hakim harus mengenyampingkan state law demi kepentingan masyarakat? Ataukah sebaliknya?, untuk lebih jelas silahkan simak di slide selanjutnya! […]

Divonis Hukuman Mati, Masih Mungkinkah Sambo Mendapat Keringanan

Divonis Hukuman Mati, Masih Mungkinkah Sambo Mendapat Keringanan?

0

Perjalanan sidang Ferdy Sambo (“FS”) telah sampai pada pembacaan putusan dari Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2023, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa FS dalam kasus pembunuhan berencana. Lalu dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah FS sudah dipastikan mendapatkan hukuman mati? atau masih terdapat upaya hukum yang bisa dilakukan FS agar mendapatkan keringanan […]

Load More