Menu

lawentid

About lawentid

Posts by :

4412997

Kreditor PKPU Tidak Pernah Mengajukan Tagihan, Apakah Dapat Mengajukan Pembatalan Perdamaian?

0

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), terdapat pembahasan rencana perdamaian yang salah satunya berisi skema pembayaran kepada para Kreditor oleh Debitor dimana skema pembayaran tersebut berdasar nilai yang disepakati pada saat pengajuan tagihan kepada tim pengurus. Adapun nantinya rencana perdamaian tersebut akan disahkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara atas persetujuan lebih dari ½ (satu […]

Pemilu

Apakah Menteri dan Kepala Daerah Boleh Ikut Kampanye?

0

Pesta Demokrasi di Indonesia semakin hangat menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2024 dimana agenda-agenda kampanye dilaksanakan dalam skala yang massif untuk merebut suara masyarakat. Namun demikian, terdapat isu di masyarakat yang sedang hangat, yakni Menteri dan kepala daerah yang melaksanakan kampanye. Atas hal tersebut, timbul pertanyaan hukum apakah boleh Menteri dan Kepala Daerah melaksanakan kampanye? Merujuk […]

Pailit

Bisakah Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan PKPU Atas Perkara Yang Sama Diperiksa Dan Diputus Secara Bersamaan?

0

Sebagaimana kita ketahui, Permohonan Pernyataan Pailit (“Permohonan Pailit”) dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Permohonan PKPU”) adalah dua instrumen berbeda yang dapat digunakan oleh Kreditor dalam menagih piutang-piutangnya kepada Debitor. Dalam hal ini, bagaimana jika Permohonan Pailit sedang dalam proses pemeriksaan kemudian terdapat pengajuan Permohonan PKPU atas perkara yang sama, apakah keduanya dapat diperiksa dan […]

1590561488

Apakah Selama Proses Perselisihan Hubungan Industrial Pekerja Tetap Mendapatkan Upah?

0

Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu cukup lama, dimulai dari perundingan bipartit, tripartit, sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht. Dalam praktiknya, perusahaan juga kerap kali melakukan skorsing terhadap pekerjanya yang sedang dalam proses perselisihan. Lantas demikian, menjadi pertanyaan hukum apakah selama proses perselisihan tersebut, pengusaha […]

KH_PNS

PNS Diberhentikan Dan Di PHK? Berikut Mekanisme Upaya Hukumnya!

0

Sengketa hubungan industrial tidak hanya terjadi di terhadap pekerja atau buruh di kalangan perusahaan swasta, tetapi juga terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (“PNS”). Adapun yang menjadi objek sengketa atas perselisihan yang terjadi adalah keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) yang isinya pemberhentian PNS atau Pemutusan Hubungan Kerja (”PHK”). Menjadi pertanyaan, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap PNS […]

Somasi

Bisakah Mengajukan Gugatan Wanprestasi Tanpa Mensomasi Terlebih dahulu?

0

Pertama-tama, perlu kita pahami bersama kalau wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Secara sederhana, salah satu langkah hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Namun pada praktiknya, jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya tidak serta merta dapat langsung mengajukan gugatan wanprestasi, melainkan harus […]

Putusan MKMK

Apakah MKMK Dapat Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden?

0

Beberapa waktu belakangan, terdapat isu hukum yang menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia, yaitu dengan dikabulkannya pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perihal batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan permohonan pengujian tersebut sebagian dan menyatakan bahwa calon Presiden atau calon Wakil […]

3

Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Persidangan? Simak Konsekuensi Hukum Berikut!

0

Dalam proses persidangan, para pihak biasanya menghadirkan alat bukti untuk mendukung dalil-dalilnya, salah satunya adalah menghadirkan saksi dalam proses sidang pembuktian. Namun demikian, pada saat dihadirkan dalam persidangan, apakah terdapat konsekuensi hukum jika saksi tersebut memberikan keterangan palsu?Hukum acara pidana telah mengatur definisi saksi. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang – Undang Hukum […]

6

Apakah Direksi Perusahaan Dapat Diwakilkan dalam Penandatanganan Kontrak Bisnis?

0

Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan perusahaan. Hal ini sebagaimana ketentuan hukum Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) termasuk juga dalam hal penandatanganan kontrak bisnis dengan perusahaan lain. Namun, bagaimanakah jika direksi berhalangan hadir dan tidak dapat menandatangani kontrak bisnis tersebut, apakah direksi […]

4

Simak Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Perkara Pidana!

0

Dalam perkara pidana, pastinya kita sudah sering mendengar istilah alat bukti dan barang bukti yang digunakan secara bergantian. Akan tetapi, meskipun kedua istilah tersebut terdengar mirip, secara hukum keduanya memiliki pengertian yang berbeda.Alat bukti dalam perkara pidana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu […]

Load More