Karyawan tetap bisa dibilang sebagai karyawan perusahaan yang mengisi posisi pekerjaan yang sifatnya tetap/permanen, hal ini berbeda dengan karyawan kontrak. Selain sifat pekerjaannya, dari segi aturan, hak-hak yang diterima pun akan berbeda. PROSEDUR RESIGN BAGI KARYAWAN TETAP/PKWTTMerujuk Pasal 36 huruf I Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu […]
Proposal perdamaian ialah tawaran yang diberikan oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap Kreditor yang berisi skema-skema pembayaran utang-utangnya. Lalu bagaimana jika ditemukan kondisi dimana rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU ditolak oleh para kreditornya. Apakah Debitor PKPU mempunyai kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian untuk yang kedua kalinya?Merujuk Pasal 289 Undang Undang […]
Dewan Komisaris atau Komisaris (“Komisaris”) mempunyai peran penting dalam menjalankan roda perusahaan. Jika melihat ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Komisaris mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan kebijakan perusahaan, pengawasan jalannya perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Lantas apakah Komisaris dapat dituntut kalau perusahaan merugi? dan […]
Masyarakat yang ingin melakukan transaksi harus mengecek terlebih dahulu legalitas atau keabsahan dari barang tersebut, jangan asal beli karena bisa saja barang tersebut diperoleh dari kejahatan dan konsekuensinya negara dapat menyita serta memusnahkan barang itu jika terdapat putusan pengadilannya. Berikut kaidah hukumnya:Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA RI”) No. 3/Yur/Pid/2018 dengan kadiah hukum sebagai berikut:“Apabila […]
Terdapat pertanyaan hukum bagaimana jika terdapat suatu perjanjian dimana salah satu pihaknya adalah perusahaan. Kemudian si perusahaan melakukan perbuatan yang melanggar isi perjanjian, kemana gugatan seharusnya diajukan, apakah kepada perusahaan itu selaku badan hukum atau kepada direktur perusahan tersebut?Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten memutus bahwa jika perusahaan ikut ke dalam perjanjian […]
Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat sah nya perjanjian itu merujuk pada ketentuan hukum Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dimana terdapat 4 (empat) syarat, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Lalu bagaimana kalau membuat perjanjian dibawah tekanan atau diancam sehingga salah satu pihak terpaksa menandatangani perjanjian yang dia sebenarnya tidak mau?Menjawab […]
Perjanjian antar para pihak tentu dilandasi dengan adanya kesepakatan dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Namun bagaimana kalau ditemukan salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Apakah merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, ataukan penipuan? Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka perbuatan itu […]
Seringkali masyarakat beranggapan bahwa kalau dokumen yang dibuat Notaris, maka serta merta sudah dianggap sah secara hukum dan tidak akan bermasalah dikemudian hari. Tentu hal ini keliru, sebab syarat sah nya perjanjian tetap mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) hal mana jika salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka […]
Menarik untuk diketahui apakah jika seorang terdakwa yang sudah mengaku menggunakan narkotika lantas langsung dihukum bersalah? sebab jika merujuk pada ketentuan hukum Pasal Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), Hakim menjatuhkan putusan apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan satu keyakinan hakim. Dalam hal ini, Majelis Hakim memutus dengan merujuk pada ketentuan […]
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/Yur/Arbt/2018 tahun 2018 dengan kaidah hukum sebagai berikut: “Putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan Banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang tidak membatalkan putusan arbitrase harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Putusan No. 929 […]
