Artikel Hukum
Kecanduan Pakai Paylater? Perhatikan Jeratan Hukumnya!
Paylater atau dikenal dengan istilah Buy Now PayLater (BNPL) adalah adalah layanan untuk menunda pembayaran atau berhutang yang wajib dilunasi di kemudian hari, baik secara langsung maupun mencicil. Secara hukum, kedudukan Pengguna paylater disebut dengan debitur. Namun perlu diketahui jika tagihan sangat tinggi dan menyebabkan gagal bayar menimbulkan risiko hukum, berikut selengkapnya:Masuk Blacklist SLIK OJKDebitur […]
Kerja Di Hari libur, Apakah Mendapatkan Upah Lembur?
Pada dasarnya, karyawan dapat bekerja di hari libur asalkan pengusaha memberikan upah lembur kepada karyawannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), selengkapnya dikutip sebagai berikut:Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi;Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari libur resmi apabila […]
Apakah Jaksa Agung Boleh Dari Pengurus Partai Politik?
Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang bertindak sebagai pimpinan serta penanggung jawab tertinggi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung bertindak sebagai pengendali pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan tugasnya dalam ranah penuntutan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 11 […]
Permohonan Pernyataan Pailit/PKPU Terhadap Pengembang Apartemen Tidak Memenuhi Syarat Pembuktian Secara Sederhana
Untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit (“Permohonan Pailit”) atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) harus dibuktikan secara sederhana mengenai keadaan debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta juga harus membuktikan bahwa debitor mempunyai kreditor lain meskipun dalam tatanan praktik hal tersebut tidaklah mudah. Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal […]
Gempar Soal Hak Angket DPR, Bagaimana Pengaturannya Menurut Hukum?
Pasca berjalannya Pemilu 2024, situasi pesta demokrasi Indonesia semakin ramai dengan berbagai desakan dari beberapa pihak, salah satunya yakni hak angket terhadap Presiden yang erat dikaitkan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Namun demikian menjadi pertanyaan menarik apa itu hak angket? serta apa saja syarat-syarat untuk mengajukan hak angket melalui Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) ?Pengertian […]
Bisakah Kreditor Mengajukan Pembatalan Perdamaian Terhadap Debitor Pailit Dengan Alasan Subjektif?
Sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 171 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”), Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian yang telah di homologasi dengan berbagai alasan, salah satunya yakni Kreditor dimaksud tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perdamaian. Namun demikian, […]