Menu

Artikel Hukum

Alternatif Penyelesaian Perselisihan Terhadap BUMN,Anak Perusahaan BUMN,Perusahaan Terafiliasi Bumn

Alternatif Penyelesaian Perselisihan Terhadap BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi Bumn

0

Dalam menjalankan roda perusahaan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, bisa juga timbul perselisihan. Perselisihan itu juga tidak hanya terjadi antar perusahaan biasa. Bisa juga terjadi antara Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dengan anak perusahaan BUMN, atau bisa juga dengan perusahaan terafiliasi BUMN. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan […]

Langkah Hukum Jika Salah Satu Pihak Tidak Menjalankan Isi Perjanjian Bersama!

Langkah Hukum Jika Salah Satu Pihak Tidak Menjalankan Isi Perjanjian Bersama!

0

Dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha tidak selalu berjalan harmonis, ada kalanya terjadi perselisihan. Nah jika terjadi perselisihan, maka pertama-tama harus diselesaikan di luar pengadilan yakni melalui Bipartit atau Mediasi atau Konsiliasi. Kalau di tahap ini pekerja dan pengusaha sepakat (berdamai), maka kesepakatan itu dibuat dalam bentuk Perjanjian Bersama (“PB”) dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan […]

Hak pekerja jika perusahaan jatuh pailit

Perusahaan Jatuh Pailit Atau Dilikuidasi, Bagaimana Pembayaran Terhadap Upah Dan Hak Lainnya Kepada Pekerja Atau Buruh?

0

Kepailitan sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan bagi khalayak ramai belakangan ini. Sebagaimana diketahui, apabila perusahaan jatuh pailit atau dilikuidasi, maka seluruh aset-asetnya akan disita oleh Kurator yang nantinya dipergunakan untuk membayar utang perusahaan dan kewajiban-kewajibannya. Lalu bagaimana pembayaran terhadap upah dan hak-hak lainnya yang belum dibayarkan kepada pekerja atau buruh? Berdasarkan Pasal 95 ayat […]

Penyitaan

Benda Atau Aset Diperoleh Sebelum Tindak Pidana Dilakukan, Apakah Tetap Disita Dan Dirampas Negara?

0

Dalam beberapa kasus, kerap ditemukan adanya penyitaan dan perampasan terhadap benda-benda atau aset milik Terpidana, padahal benda-benda atau aset tersebut diperoleh sebelum waktu terjadinya tindak pidana/tempus delicti. Logikanya, jika aset atau benda diperoleh sebelum tempus delicti, maka secara hukum benda atau aset tersebut bukanlah hasil tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah benda-benda […]