Artikel Hukum
Hal Yang Perlu Diperhatikan Jika Karyawan Tetap (PKWTT) Mengundurkan Diri Atau Resign!
Karyawan tetap bisa dibilang sebagai karyawan perusahaan yang mengisi posisi pekerjaan yang sifatnya tetap/permanen, hal ini berbeda dengan karyawan kontrak. Selain sifat pekerjaannya, dari segi aturan, hak-hak yang diterima pun akan berbeda. PROSEDUR RESIGN BAGI KARYAWAN TETAP/PKWTTMerujuk Pasal 36 huruf I Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu […]
Proposal Perdamaian Ditolak, Apakah Debitor Dapat Mengajukan Perdamaian Untuk Yang Kedua Kalinya?
Proposal perdamaian ialah tawaran yang diberikan oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap Kreditor yang berisi skema-skema pembayaran utang-utangnya. Lalu bagaimana jika ditemukan kondisi dimana rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU ditolak oleh para kreditornya. Apakah Debitor PKPU mempunyai kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian untuk yang kedua kalinya?Merujuk Pasal 289 Undang Undang […]
Apakah Komisaris Dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Jika Perusahaan Rugi?
Dewan Komisaris atau Komisaris (“Komisaris”) mempunyai peran penting dalam menjalankan roda perusahaan. Jika melihat ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Komisaris mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan kebijakan perusahaan, pengawasan jalannya perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Lantas apakah Komisaris dapat dituntut kalau perusahaan merugi? dan […]
Terpaksa Membuat Perjanjian Karena Dibawah Tekanan? Simak Ulasan Berikut Ini!
Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat sah nya perjanjian itu merujuk pada ketentuan hukum Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dimana terdapat 4 (empat) syarat, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Lalu bagaimana kalau membuat perjanjian dibawah tekanan atau diancam sehingga salah satu pihak terpaksa menandatangani perjanjian yang dia sebenarnya tidak mau?Menjawab […]
Permintaan Data Nasabah Untuk Kepentingan Peradilan Pidana Harus Izin Bank Indonesia Atau Otoritas Jasa Keuangan?
Dalam perkara pidana seperti korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang, biasanya terorganisir dan sulit untuk menelusuri aliran dananya (dalam ilmu hukum lebih dikenal sebagai kejahatan white collar crime), tak terkecuali biasanya uang tersebut mengalir ke Bank. Penegak hukum tentunya membutuhkan akses data nasabah untuk menelusuri perputaran uang dimaksud dan tentunya akan membutuhkan izin dari institusi […]
Apakah Kurator Boleh Menangani Lebih Dari 3 (Tiga) Perkara Kepailitan?
Merujuk Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”), Kurator diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta Debitor Pailit yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam hal ini, Kurator dan Hakim Pengawas itu sendiri diangkat setelah Pengadilan Niaga […]